Liputan6.com, Jakarta - Dalam pemerintahan periode kedua ini, Presiden Joko Widodo berjanji akan memangkas birokrasi yang menghambat. Salah satunya dilakukan dengan memangkas jabatan eselon III dan IV.
Sebagai langkah awal, Jokowi pun telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau artificial intelligence (AI).
Menanggapi rencana itu, Founder Inovator 4.0 Indonesia, Budiman Sudjimatko, mengakui rencana tersebut sebenarnya bagus. Namun dia menyarankan ada lima kementerian yang sebaiknya lebih dulu memanfaatkan kecerdasan buatan itu.
"Inisiasi untuk AI-nisasi ini bagus, tapi dari pandangan kami Inovator, sebenarnya ada lima kementerian ini (yang) lebih dulu harusnya melakukan AI-nisasi dan kolaborasi," tuturnya saat gelaran Big Question Forum VI di Jakarta, Minggu (1/12/2019).
Adapun kementerian pertama yang dimaksud adalah Kementerian Riset dan Teknologi. "Di Kemenristek tentu saja, (pemanfaatan AI) dipakai untuk menyiapkan dunia riset dan pendidikan menghadapi perkembangan teknologi," tuturnya.
Selain itu, Budiman juga menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan departemen yang mulai melakuan penerapan berbasis AI. Hal ini diperlukan untuk memudahkan akses data dan pembangunan lingkungan untuk keterbukaan data yang bertanggung jawab.
"Lalu, Kementerian Perindustrian untuk melakukan regulasi dan program-program yang ramah pertumbuhan industri digital," tuturnya melanjutkan. Lalu, ada Kementerian Keuangan untuk membangun sistem keuangan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, seperti blockchain.
Terakhir, departemen yang juga dapat memanfaatkan AI adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk diketahui, Inovator 4.0 Indonesia merupakan gerakan yang terdiri dari ahli di bidang matematika, robot, filsafat, dan budaya yang menaruh perhatian pada perkembangan teknologi.,
Jokowi Perintahkan Setiap Kementerian Pangkas Eselon IV
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2389223/original/032023600_1540184392-Our-Ocean-Conference-2018-Jokowi2.jpg)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebaik apapun peraturan, sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi belum berubah maka akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, yang berkaitan dengan sumbatan.
Oleh sebab itu, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran, beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada. Selain itu Jokowi juga menekankan agar mengubah cara kerja yang manual ke cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani.
“Saya kira di Kementerian PANRB juga sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Jokowi dikutip dari laman Setkab, pada Selasa 12 November 2019.
Namun Jokowi mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil.
“Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tegasnya.
Jokowi juga menegaskan agar terjadi perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, seluruh kementerian harus mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat.
“Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas pada Presiden,” pinta Jokowi.
Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, menurut Presiden, akan dikumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR.
(Dam/Ysl)
No comments:
Post a Comment