Hoaks Terbesar Tahun Ini: Server KPU Disetting

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Anti Fithah Indonesia (Mafindo) menemukan, penyebaran hoaks 'Server KPU disetting untuk menangkan kubu tertentu' ternyata sangat masif. Dari penelusuran, hoaks itu sudah mendapat 45 ribu shares dan 974 ribu views dalam satu hari.

Parahnya lagi, hoaks itu tersebar di semua platform populer, seperti Facebook, Twitter, termasuk Instagram. Jumlah itu belum termasuk penyebaran di group WhatsApp yang diduga memiliki angka lebih besar.

Masifnya peredaran tersebut membuat kabar palsu 'Server KPU' ini menjadi hoaks yang paling besar dan cepat penyebarannya, terutama terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Mafindo, hal ini berpotensi merusak legitimasi penyelenggaran Pemilu sehingga berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Oleh sebab itu, Ketua Presidium Mafindo, Septiaji menuturkan diperlukan langkah taktis dari pihak penyelenggara Pemilu maupun penegak hukum untuk meredam dampak penyebaran hoaks ini.

"Hoaks semacam ini tidak berdiri sendiri. Dia merupakan kelanjutan dari hoaks sebelumnya, seperti 'Tujuh Kontainer Surat Suara Tercoblos', 'Truk Surat Suara Beraksara China' yang dikombinasikan dengan persoalan faktual yang sebenarnya minor seperti sempat masuknya Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima Tekno Liputan6.com, Jumat (5/4/2019).

Dengan banyaknya masyarakat yang terperdaya kabar palsu ini, menurut Septiaji, menunjukkan adanya literasi media yang rendah ditambah dengan literasi soal Pemilu yang tidak merata.

"Banyak yang belum paham Pemilu 2019 masih berbasis manual, sedangkan sistem teknologi informasi berfungsi sebagai pelengkap untuk mempermudah rekapitulasi perhitungan, kontrol, dan komunikasi," ujar Septiaji.

Oleh sebab itu, Mafindo sepakat dengan keputusan KPU membawa pelaku pembut dan penyebar hoaks 'Server KPU' ke ranah hukum. Terlebih, dampak bahaya dari delegitimasi Pemilu sangt mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia.

"Siapapun pemenangnya kalau Pemilu dirusak wibawanya, maka yang ada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah terpilih. Untuk itu, kami mendorong Polri melakukan tindakan tegas pada aktor intelektual dan penyebar utama hoaks," tutur Septiaji.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Teknologi Gadget, Games Keren, Aplikasi Terbaru Dunia kalo berita kurang lengkap buka link disamping http://bit.ly/2OMKQgu